Pekanbaru – Vendor tarik fasilitas umum dan kursi rapat paripurna di DPRD Pekanbaru, Riau karena nunggak pembayaran Rp 800 juta. Kabag Umum Sekretariat Dewan di DPRD Pekanbaru, Azhar mengatakan, “Itu hanya proses komunikasi yang kurang bagus aja, miskomunikasi. Sebenarnya itu sudah ditandatangani, tinggal proses,” ujanya dikugip dari detiknews Selasa (28/12/2021).
Azhar mengatakan ada dua kali penundaan pembayaran pada vendor. Penundaan pembayaran terjadi karena kekurangan anggaran akibat COVID-19.
“Kalau tunda bayar dua kali iya, itu kegiatan 2020. Karena COVID-19 berdampak pada penganggaran, tidak cukup uang itu lagi,” kata Azhar.
Kementrian PUPR Selesaikan Dua Rusun Lembaga Pendidikan di Pekanbaru
Masyarakat Sudah Bisa Cetak Kartu Keluarga Online Mandiri di Rumah, Baca Selengkapnya
Namun dijelaskan Azhar bahwa pihak vendor sudah dipanggil dan akan dibayarkan sebelum akhir tahun ini. “Sudah selesai, vendor juga tadi sudah kita panggil dan administrasi di Sekwan sudah selesai tinggal proses pembayaran BKPAD Pekanbaru. Sebelum tanggal 31 Desember ini dibayar,” katanya.
Adapun fasilitas tersebut diantaranya kursi paripurna pimpinan DPRD, TV, hingga papan nama dari masing-masing fraksi di DPRD.
Pihak vendor Hendrik, membenarkan penarikan fasilitas tersebut, “iya (fasilitas ditarik). Ini karena di situ ada tunda bayar 10 paket, nilainya Rp 800 juta,” katanya.
46 Lokasi di Selangor dan Kuala Lumpur Malaysia Longsor
Sekolah Dapat MemilihTiga Opsi Kurikulum Nasional di Tahun 2022
Hendrik mengaku menarik barang-barang tersebut karena dia merasa sudah dipermainkan. Sebab, pekerjaan itu sudah dituntaskan, tapi tidak kunjung dibayar. Rasa kesal Hendrik sebagai koordinator pengadaan memuncak karena ada vendor yang dibayar lebih dulu. Sedangkan pihaknya lebih dulu mengerjakan namun ditunda pembayarannya oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pekanbaru, Badria Rikasari. (Red)
