Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, resmi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 21/8/2025) di Jakarta. Dalam penangkapan tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus serupa.

Berdasarkan informasi awal, operasi ini berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam proses pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang merupakan sebuah kewajiban bagi dunia industri untuk menjamin standar keamanan kerja.

Profil Singkat Immanuel Ebenezer (“Noel”)

Identitas & Karier :Lahir 22 Juli 1975 di Riau, Immanuel Ebenezer Gerungan dikenal sebagai Noel, merupakan politikus Partai Gerindra dan alumnus Universitas Satya Negara Indonesia (Sarjana Sosial).

Kejadian OTT dan Barang Bukti : OTT ini terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam operasi itu, KPK menyita sejumlah uang tunai, puluhan mobil, dan motor Ducati.

Prosedur Hukum Lanjutan : Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, memastikan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan pihak KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Immanuel Ebenezer dan pihak lain yang ikut ditangkap.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa lembaganya memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan kepastian mengenai status hukum wamenaker dan yang lainnya. “Proses pemeriksaan masih berjalan. Status hukum akan diputuskan sesuai alat bukti yang ada,” jelasnya.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan tentang adanya penangkapan tersebut, namun memilih irit bicara. “Kasus ini masih dalam proses, setelah pemeriksaan rampung, kami akan sampaikan secara resmi,” ujarnya singkat.

Desakan Publik: Jangan Ada Kekebalan Hukum

Alumni PPRA-48 Lemhanas RI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A,, menilai kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi. “Ini saatnya pemerintah membuktikan ketegasan. Jangan sampai jabatan tinggi menjadi tumpul terhadap hukum,” tegas wartawan senior ini sambil menambahkan sudah banyak Menteri di Kabinet Merah Putih-nya Prabowo yang bermasalah dan menjadi beban pemerintahannya.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Ketenagakerjaan maupun Istana Negara belum memberikan keterangan resmi terkait langkah yang akan diambil terhadap posisi Noel. (Red)

Sumber : PPWI