Batam — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, secara resmi membuka Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Batam dan sejumlah instansi lainnya di Kota Batam. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Hang Nadim, Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Rabu (15/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Pemeriksaan pendahuluan ini merupakan agenda rutin tahunan BPK sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan anggaran daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Amsakar menegaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan merupakan bagian dari proses rutin yang wajib dijalankan untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Pemeriksaan ini adalah kerja rutin. Setiap OPD setiap tahun pasti akan melalui proses ini. Jadi bukanlah hal yang aneh atau yang membuat proses menjadi lambat,” ujar Amsakar.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan keseriusan dari seluruh OPD dalam memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran proses pemeriksaan tersebut.

“Untuk yang belum, saya minta OPD memberikan atensi lebih agar segera menyelesaikan ini. Jangan memperlambat data dan dokumen yang diminta,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amsakar meminta setiap OPD untuk menugaskan staf yang berkompeten dalam mendampingi tim pemeriksa guna memperlancar koordinasi dan penyediaan data.

“Tunjuk staf yang berkompeten untuk mendampingi tim. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Selain itu, Wali Kota juga menyoroti pentingnya peran tim koordinasi percepatan keuangan daerah agar bekerja secara sinergis dalam mendukung kelancaran pemeriksaan. Ia berharap seluruh pihak menunjukkan kedisiplinan dan keseriusan dalam penyusunan serta pelaporan keuangan daerah.

Adapun lingkup pemeriksaan pendahuluan tahun ini meliputi belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran awal bagi BPK dalam menilai tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap peraturan yang berlaku.

Menutup sambutannya, Amsakar menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai ketentuan. Karena ini bagian dari tanggung jawab kita kepada publik,” tutupnya.