Pekanbaru – Novi Febrianti sukses menggelar Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Energy terbaru ditengah ancaman krisis energy fosil di Pekanbaru pada 16 Juni 2022 yang lalu. Dalam seminar tersebut turut menghadirkan pemateri dari Pertamina, dinas ESDM provinsi Riau, Ombudsman Republik Indonesia ORI Pusat, ORI provinsi Riau dan juga dari Akademisi.

Novi Febrianti selaku ketua pelaksana dalam kegiatan tersebut mengatakan, “antusias peserta seminar baik dari mahasiswa dan tokoh cukup tinggi. Bahkan panitia sempat kewalahan akibat partisipasi dan antusias yang cukup tinggi dari para peserta,” ungkapnya.

DPD PAN Jakarta Timur Usung Nama Anies Baswedan, Zulkifli Hasan dan Tiga Nama Lainnya Untuk Cawapres

Novi juga meminta maaf atas pelayanan yang diberikan panitia bila masih jauh dari kepuasan. Novi berharap dengan kegiatan ini semoga membawa provinsi Riau lebih bermarwah.

“Dan kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan karena cukup jarang antara pihak Pertamina dan Ombudsman berada dalam satu forum” harap Novi yang juga merupakan Sekjen dari organisasi Gerakan Muda Pembaharuan Melayu Riau tersebut.

Diharapkan, organisasinya menjadi penyambung lidah antara berbagai elemen masyarakat dengan para penentu kebijakan. “Kita perlu saling mendengar karna kita takkan selalu benar dalam hal apapun yang kita kerjakan, namun kita tetap akan selalu kalah jika kita tak pernah ingin berbuat apa,” ungkap Novi lagi.

Polri Memberlakukan Plat Putih Tahun Ini di Tiga Daerah Prioritas, Lainnya Akan Menyusul

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto ketika diwawancarai oleh awak media mengatakan, dengan kegiatan yang dilakukan semoga mendorong pemerintah untuk selalu berupaya dalam membangun dan membangkitkan energi terbarukan.

“Kegiatan ini cukup sangat positif untuk dilakukan dan secara tidak langsung ini merupakan suatu dorongan bagi pemerintah untuk menciptakan energi yang terbarukan dibawah ancaman krisis fosil,” kata Hery Susanto.

“Kewenangan Ombudsman dalam hal ini merupakan sebatas pengawasan saja, sementara pengadaannya berada pada pihak terkait seperti BUMN, BUMD, dan dinas terkait“, ungkap Hery Susanto. (Monchai)