[vc_row][vc_column][vc_column_text]

BATAM — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Kepulauan Riau menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Batam, Rabu (27/8/2025). Aksi ini menyuarakan berbagai persoalan strategis yang dinilai belum ditangani serius oleh pemerintah daerah.

Massa aksi diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Batam Muhammad Yunus Muda, Ketua Komisi III Muhammad Rudi, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta sejumlah pejabat lain, termasuk anggota DPRD Ir Anang Adhan dan Plt Sekdako Firmansyah.

Usai orasi di luar gedung, perwakilan mahasiswa diajak berdialog di ruang rapat Komisi III DPRD. Dalam forum itu, Koordinator Wilayah BEM SI Sumatera Bagian Utara, Muryadi Agus Priawan, menyampaikan 11 isu utama yang menjadi tuntutan mahasiswa.

“Ini bukan sekadar tuntutan, tapi bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan Kota Batam yang kami nilai belum menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Muryadi.

Isu-isu yang disorot mahasiswa meliputi:

  1. Penanganan banjir yang belum tuntas
  2. Persoalan pengelolaan sampah
  3. Parkir yang semrawut
  4. Penolakan pasal bermasalah dalam RKUHAP
  5. Sikap represif aparat saat aksi demonstrasi
  6. Ketimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
  7. Masalah guru honorer
  8. Keberadaan mafia pangan
  9. Jam operasional dump truck/kontainer yang mengganggu masyarakat
  10. Konflik agraria, khususnya penimbunan di Kampung Tua Melayu Tanjung Uma
  11. Belum layaknya Batam sebagai kota ramah anak

Menanggapi itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan sejumlah langkah yang sudah dilakukan Pemko, khususnya dalam penanganan sampah. Ia menyebut penambahan bulldozer, 14 mobil pengangkut, 90 bin kontainer, dan pembentukan tiga UPT pengelolaan sampah di tiga kecamatan.

Pada 2026, Pemko juga berencana menambah 133 bin kontainer, 40 kendaraan pengangkut, serta tiga unit incinerator untuk mempercepat pengolahan sampah. “Kita ingin penyelesaian yang berkelanjutan agar kualitas hidup warga meningkat,” ujar Amsakar.

Terkait jam operasional dump truck dan kontainer, ia menegaskan pihaknya sedang melakukan evaluasi. Sementara Komisi II dan III DPRD berkomitmen mengawal tuntutan mahasiswa, termasuk soal agraria, MBG, dan mafia pangan.

Dialog yang berlangsung lebih dari dua jam itu ditutup dengan penyerahan tuntutan tertulis mahasiswa kepada Wali Kota. Meski mengapresiasi keterbukaan pemerintah, Muryadi menegaskan aksi akan terus berlanjut jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.

“Kami tidak akan berhenti di sini. Ini baru langkah awal,” tegasnya.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]