BATAM – Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap realisasi pembangunan dan penggunaan anggaran daerah, Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya, Senin (6/10/2025).

Rangkaian RDPU yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB tersebut difokuskan pada evaluasi realisasi fisik dan serapan anggaran pembangunan hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Pada sesi pertama, Dinas Pendidikan Kota Batam menjadi OPD pertama yang dimintai penjelasan selama sekitar dua jam. Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) hingga waktu istirahat siang.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Batam, Dandis Rajagukguk, ST, dan diikuti hampir seluruh anggota komisi. Melalui tampilan data di layar monitor besar ruang rapat, pembahasan dilakukan secara rinci terkait pelaksanaan anggaran dan capaian program kerja masing-masing OPD.

Memasuki sesi siang pukul 14.00 WIB, Dinas Kesehatan Kota Batam bersama para Kepala UPT Puskesmas se-Kota Batam turut hadir memaparkan realisasi anggaran bidang pelayanan kesehatan. Sesi tersebut berlangsung hingga sore hari dan mendapat cukup banyak perhatian serta pertanyaan dari para anggota Komisi IV.

Dalam keterangannya, Dandis Rajagukguk menegaskan bahwa kegiatan RDPU ini bertujuan untuk mengevaluasi laporan realisasi fisik dan keuangan dari OPD mitra kerja, sekaligus menilai kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Oktober ini kita sudah memasuki Triwulan IV atau akhir tahun anggaran 2025. Karena itu, kami ingin memastikan sejauh mana serapan anggaran OPD-OPD mitra. Jika serapan masih rendah, tentu masyarakat yang dirugikan karena pembangunan yang dibiayai dari anggaran tersebut belum bisa dinikmati. Begitu juga pelayanan, harus terus dievaluasi agar semakin baik,” tegas Dandis.

Ia menambahkan, melalui forum RDPU ini, Komisi IV juga menggali berbagai kendala yang dihadapi OPD selama pelaksanaan program serta mendorong percepatan realisasi kegiatan menjelang akhir tahun anggaran.

“Segala masukan, keluhan, dan kritikan dari masyarakat kita bahas bersama agar ada perbaikan konkret di lapangan,” ujarnya menutup.