Pekanbaru – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Riau yang diketuai oleh Nasaruddin akan segera melakukan pelantikan pengurus. Pelantikan ini dijadwalkan pada tanggal 7-8 Maret 2022, di hotel bintang lima, Labersa.
Ada yang istimewa dalam pelantikan KNPI Riau dan belum pernah terjadi sebelum nya. Dipastikan ada 3 (tiga) Ketua Umum DPP KNPI yang akan secara langsung melantik Ketua Nasaruddin beserta ratusan pengurus lainya.
“Akan hadir melantik yaitu Ketum DPP KNPI Noer Fajriansyah, Ketum Mustahudin, dan Ketum Raden Andreas,” ujar Ketua Panitia pelantikan DPD KNPI Riau, Davitra, saat ditemui di cafe Aren Coffee, jalan Arifin Ahmad, Minggu (27/2/2022).
Dijelaskan oleh Davitra, DPD KNPI Riau dibawah kepemimpinan Nasaruddin merupakan KNPI yang memiliki legalitas organisasi. Diakui oleh pemerintah, dan secara nasional yang mememiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM.
LAB dan Bank DKI Syariah Menanda Tangani Kesepakatan MOU
“Saya pikir pemerintah harus jeli dan berhati-hati dalam membantu dan melibatkan wadah organisasi DPD KNPI Riau,” ucap Davitra, mantan pentolan aktivis.
Menurut Davitra, jika ada yang mengatasnamakan DPD KNPI Riau selain Ketua Nasaruddin, maka akan berdampak secara hukum.
Pengurus DPD KNPI Riau dibawah kepemimpinan Nasarudin, kata Davitra akan fokus dalam memberdayakan OKP-OKP dan para pemuda di Riau untuk lebih progressif.
AWNI Provinsi Jambi Mendukung Penuh Pemindahan Ibu Kota Negara dan Mandalika yang Mendunia
Selain itu lanjut Davitra, KNPI Riau juga berkomitmen memperjuangkan hak masyarakat Riau dan turut serta menciptakan stabilitas di Provinsi Riau.
Apalagi saat ini di Riau sedang terjadi geliat masyarakat Riau dalam menyikapi pernyatan M Nasir, anggota Komisi VII DPR RI yg meminta meninjau ulang BUMD BSP sebagai pengelola 100% di Blok CPP. Davitra menegaskan bahwa KNPI Riau komit dalam memperjuangkan PT. BSP sebagai pengelola tunggal.
“PT BSP merupakan satu-satunya BUMD yang mendapat kepercayaan Kementerian ESDM untuk mengelola Blok CPP 100%. Ini harus kita kawal,” ujar Davitra, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD KNPI Riau.
Diharapkan Davitra, untuk mengatasi polemik alih kelola Blok CPP ini seharusnya para pemegang saham bersuara lantang.
“Jangan hanya diam, karena kalau ditinjau ulang BSP tentunya akan merugikan daerah dan masyarakat Riau,” kata dia.
Sementara itu, DPD KNPI Riau juga mengapresiasi atas penghargaan yang di dapatkan BSP oleh Warta Ekonomi dalam Event Indonesia Best BUMD Awards 2022 (26/2/2022).
“Kan ini secara tidak langsung merupakan bentuk pengakuan terhadap progress PT BSP dalam mengelola Blok CPP 100%, dan sangat layak dikelola oleh PT. BSP pada 9 Agustus 2022 mendatang,” sebutnya.
Mengenai adanya riak-riak kecil oleh pihak tertentu yang mengatakan bahwa terjadi KKN di tubuh PT BSP karena di didalamnya ada anak pejabat dinilai oleh Davitra sama sekali tidak relevan.
“Pernyataan tersebut mencerminkan sikap yang kerdil dan tidak mampu bersaing,” jelas Davitra. (Monchai)
