Medan – Ketua Umum Gema Santri Nusa, KH. Akhmad Khambali, SE, MM menegaskan bahwa wacana reformasi Polri perlu dipikirkan matang agar tidak salah arah. Menurutnya, kesalahan individu jangan sampai dijadikan alasan untuk menyalahkan institusi.

Ia menilai, Polri sudah memiliki cetak biru melalui sistem presidensial yang menempatkan Polri di bawah Presiden, sehingga efektivitas dan netralitas bisa terjamin. Justru jika Polri dipindahkan ke kementerian, ruang intervensi politik bisa semakin besar.

Yang dibutuhkan, kata Khambali, adalah penguatan fungsi dan pengawasan, seperti memperkuat Divisi Propam dan Kompolnas, memperbaiki sistem rekrutmen, serta meningkatkan pelatihan etika dan pelayanan publik.

Sebagai tokoh Reformasi 98 dan pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom, Khambali menilai bahwa tuntutan reformasi Polri seringkali hanya jadi retorika politik. Padahal, Polri juga sudah bertransformasi lewat program presisi dan pendekatan humanis.

Ia menekankan agar publik lebih objektif menilai kinerja Polri, karena prestasi yang ada sering tidak dihargai hanya karena kesalahan segelintir oknum. Menurutnya, polisi kerap dijadikan tameng kegagalan komunikasi politik antara rakyat dan DPR.

Meski begitu, Khambali tetap mendorong adanya perbaikan fundamental, termasuk memasukkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan Polri. Namun ia menutup dengan tegas: “Reformasi Polri bukan solusi.”