Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon siapkan Rp16 miliar untuk membayar Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Sertifikasi untuk Triwulan I tahun 2023. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, A. B Gaspersz menjelaskan, pencairan uang dimaksud mulai dilakukan dalam pekan ini.
“Mulai hari ini kita proses untuk permintaan TPG,” kata Gaspersz, Selasa (6/6/2023).
“Sebab, harus dilakukan rekonsiliasi data keuangan, terkait dengan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” ujarnya.
Berdasarkan Perpres tersebut, setiap pendapatan ASN dan PPPK yang diperoleh dalam satu bulan, dikenai pemotongan satupersen untuk iuran BPJS. Sedangkan untuk Pemkot sebagai Pemberi Kerja dianggarkan empat persen dari ABPD.
“Jadi pemotongan tersebut bisa dari gaji, bisa dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bisa juga dari sertifikasi guru, semuanya kena pemotongan iuran BPJS,” ungkapnya.
Menurutnya, amanat dari Perpres tersebut berimbas pada keterlambatan pembayaran, sebab pihakya harus melakukan rekonsiliasi data keuangan kembali. “Pembayaran agak terlambat karena setiap guru pendapatannya beda-beda, bahkan untuk sertifikasi guru triwulan ini ada yang dapat, dan ada yang belum dapat,” jelasnya.
Dirinya merinci, sejak berlakunya Perpres tersebut tahun 2019 banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum melaksanakannya, namun setelah diadakan pertemuan antara Kementerian Dalam Negeri (Mendagari), BPJS Kesehatan, maupun Pemda di Makassar beberapa waktu lalu, maka peraturan tersebut mesti ditindaklanjuti oleh Pemda, termasuk Pemkot Ambon.
“Pemotongan itu harus dilakukan mulai tahun 2020, sehingga wajar kalau pendapatan ANS dan PPPK dipotong otomatis, termasuk TPP yang baru saja diterima, juga dipotong satu persen,” tandasnya. (Fredj)
