Jakarta – Panitia Khusus Polymerase Chain Reaction (Pansus PCR) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka Inventarisasi Permasalahan Kebijakan PCR.
RDPU tersebut dihadiri oleh Pimpinan Pansus PCR, Anggota Pansus PCR, dan 2 Narasumber yang dihadirkan yaitu Hermawan Saputra selaku Ahli Kesehatan Masyarakat UI dan Ali Ridhok selaku Anggota Presidium Aliansi Rakyat Menggugat, Kamis (27/01/2022).
Baca juga : Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 126/KC Gelar Sweeping Kendaraan Pelintas di Perbatasan
Rapat dibuka langsung oleh Pimpinan Pansus PCR, Fahira Idris.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, RDPU Pansus PCR terbuka untuk umum, silahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya kepada kami semuanya.
Melalui Pembukaannya Fahira Idris menyampaikan dengan adanya kegiatan RDPU akan menjadi ikhtiar kita bersama khususnya DPD RI untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi. Serta, menyajikan peta substansi persoalan dan memberikan masukan, pemikiran, gagasan.
Baca juga : Sekum PW PERISAI DKI Jakarta Minta Pihak Kepolisian Republik Indonesia Untuk Tangkap Edy Mulayadi
Di kesempatan yang sama Hermawan Saputra selaku Ahli Kesehatan Masyarakat UI memaparkan bahwa penyelenggaraan PCR merupakan salah satu jenis pemeriksaan NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) sebagai alat deteksi.
Hermawan menyampaikan sebelum mengenal bentuk testing seperti PCR, dikenal rapid test antibodi dan rapid test antigen. “Perbedaannya adalah jika rapid test melalui sampel darah sedangkan rapid test antigen melalui hidung atau tenggorokan,” ujar Hermawan Saputra melalui pemaparannya.
Hermawan memprediksi bahwa gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia bisa datang secara tiba-tiba. “prediksi tersebut bisa dilihat dari mobilitas warga yang hampir kembali seperti keadaan sebelum pandemi. Apalagi, kebijakan pemerintah juga sudah tidak merepresentasikan lagi kampanye menjaga jarak,” ujar Hermawan Saputra.
Senada dengan hal tersebut Ali Ridhok selaku Anggota Presidium Aliansi Rakyat Menggugat, menyampaikan dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Data BPS menunjukan sebanyak 3,37 persen pengangguran meningkat sejak covid. Ini sejak diberlakukan PSBB. Biaya transportasi membesar karena ada syarat antigen maupun PCR,” ujar Ali Ridhok.
Fahira Idris mengungkapkan keseriusannya bersama Para Pimpinan Pansus dan Anggota DPD RI untuk bersama-sama kita tuntaskan Pansus PCR ini, hingga terjadi Rekomendasi untuk diserahkan kepada pihak terkait. “Kita jaga lingkungan kita dengan tetap Prokes, hindari Kerumunan, tetap berjaga Jarak dan tetap menggunakan Masker untuk bersama-sama kita melawan Pandemi Covid-19 di Jakarta dan Indonesia”, ujar Fahira Idris. (S Erfan N)
