Surabaya – Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Jawa Timur (Jatim) melakukan aksi turun ke jalan untuk memberikan dukungan terhadap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Ke-17 yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 – 16 November 2022.
Kegiatan aksi tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, (10/10/2022) pukul 10.00 WIB hingga selesai berlokasi di depan Taman Bungkul, Jalan Raya Darmo, Surabaya , dan dihadiri 50-an orang dari perwakilan APKLI Jatim.
Peserta aksi berorasi dan membawa poster bertuliskan ajakan mendukung pertemuan KTT G20 yang akan diselenggarakan pada pekan depan di pulau Dewata Bali.
Ketua DPW APKLI Jatim, Deky Sugeng A menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Jawa Timur pada Pemerintah Indonesia yang menjadi tuan rumah KTT G20 ke-17 tahun 2022.
“Pada dasarnya KTT G-20 tersebut akan mendatangkan suatu manfaat bagi Indonesia, khususnya bagi para pelaku usaha bidang wisata, industri kreatif dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” katanya.
Mereka mengharapkan jika KTT G-20 dapat berjalan baik dan lancar, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pasar bagi prospek perekonomian dan stabilitas sistem keuangan yang pada akhirnya berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Selain itu mereka juga menolak kehadiran kelompok lingkungan “Greenpeace” dalam KTT G-20 di Bali, karena akan berdampak buruk pada pelaksanaan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20.
Hal tersebut sesuai dengan harapan dari Pemerintah agar pertemuan tingkat dunia itu berlangsung tanpa insiden, khususnya yang bisa mempermalukan citra bangsa Indonesia.
Turis asing pun mulai diperingatkan imigrasi Bali agar tidak berbuat ulah disaat momen KTT G20 berlangsung, dengan ancaman di deportasi bagi yang melanggar.
KTT G20 yang diselenggarakan di Pulau Dewata kali ini merupakan puncak dari proses dan usaha yang intensif dari seluruh alur kerja G20 (Pertemuan Tingkat Menteri, Kelompok Kerja, dan Engagement Groups) selama setahun keketuaan Indonesia.
Harapannya membawa dampak perubahan, dapat mengendalikan dan mengatasi krisis ekonomi global serta menghasilkan sebuah kebijakan fiskal yang berkeadilan untuk seluruh bangsa dan bisa memperbaiki infrastruktur yang ada. (Teguh/red/PPRI)
