[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kendari – 27 Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten Buol menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan selaras dengan visi pembangunan nasional. Hal ini ditandai dengan kehadiran Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, dalam Rapat Koordinasi Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, 26–28 Agustus 2025.

Rakor nasional yang mengangkat tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” ini dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Menteri Dalam Negeri Drs. Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian, MzA, Ph.D., serta Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. Selain itu, turut hadir para gubernur, bupati/wali kota, sekretaris daerah se-Indonesia, anggota DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hingga perwakilan Kadin Pusat dan Daerah.

Dari Kabupaten Buol, selain Bupati Risharyudi Triwibowo, hadir pula anggota DPRD Kabupaten Buol, Munawir A. Nouk, yang bersama-sama mengikuti rangkaian diskusi, penyampaian materi, serta forum koordinasi lintas daerah.

Wadah Penguatan Regulasi Daerah

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi produk hukum daerah dengan kebijakan pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi. Menurutnya, daerah harus mampu melahirkan peraturan yang berpihak pada kemudahan investasi, pengembangan ekonomi kreatif, serta mendukung terwujudnya program Asta Cita sebagai pilar pembangunan nasional.

“Produk hukum daerah bukan hanya sekadar aturan, melainkan instrumen untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan daya saing, dan mendorong masuknya investasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Tito.

Komitmen Buol dalam Mendorong Investasi

Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, menyatakan bahwa kehadirannya dalam forum ini merupakan bentuk keseriusan Kabupaten Buol untuk terus berbenah, khususnya dalam hal penyusunan produk hukum daerah yang mendukung percepatan pembangunan dan investasi.

“Buol siap menyelaraskan regulasi daerah dengan kebijakan nasional. Kami ingin investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan ekonomi masyarakat, pembukaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor strategis daerah,” ungkap Bupati.

Ia menambahkan, Pemkab Buol terus berupaya menghadirkan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, penguatan layanan publik, serta kepastian hukum bagi para investor.

Momentum Kolaborasi Nasional

Rakor ini tidak hanya menjadi ruang diskusi formal, melainkan juga ajang berbagi pengalaman antar-daerah dalam membangun sistem hukum yang progresif dan mendukung investasi. Dengan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, legislatif, hingga kalangan dunia usaha, diharapkan lahir terobosan-terobosan baru untuk mempercepat pembangunan nasional.

Partisipasi Kabupaten Buol dalam kegiatan ini menandai langkah maju dalam memperluas jejaring kerja sama dan memastikan bahwa arah pembangunan di daerah sejalan dengan visi nasional.

Rapat koordinasi ini dijadwalkan berlangsung hingga 28 Agustus 2025, dengan agenda utama penyelarasan kebijakan, penyusunan rekomendasi regulasi, serta penguatan komitmen daerah dalam pemantapan Asta Cita.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]