Oleh : Forum Bersama IKN
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek strategis nasional yang menunjukkan kemajuan signifikan menuju targetnya. Berbagai aspek pembangunan, mulai dari pengembangan infrastruktur hingga konsep pembangunan berkelanjutan, telah diimplementasikan. Dokumen-dokumen yang dianalisis menunjukkan progres pembangunan yang telah mencapai 68,6-87,9% untuk infrastruktur tahap pertama, dengan alokasi anggaran Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Konsep “forest city” menjadi landasan pengembangan dengan tantangan utama pada aspek aksesibilitas dan biaya transportasi. Berbagai forum pendukung telah dibentuk untuk mengawal pembangunan berkelanjutan ini, sementara investasi swasta terus mengalir di berbagai sektor potensial.
Status dan Progres Pembangunan IKN
Pembangunan IKN menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan berbagai capaian fisik yang sudah terlihat. Berdasarkan data terbaru, proyek IKN telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga akhir Desember 2024, progres fisik IKN telah mencapai 87,9% dari alokasi anggaran IKN tahun 2024[2]. Secara lebih spesifik, pembangunan IKN tahap I per akhir Desember 2024 sudah mencapai 97,2%, sementara Batch 2 mencapai 81,1%, dan Batch 3 mencapai 32,1%[2].
Jika melihat data per Januari 2025, progres pembangunan infrastruktur tahap pertama (2020-2024) telah mencapai 68,6%, dengan rincian dari 109 paket proyek fisik, sebanyak 55 paket telah selesai, 49 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 5 paket masih dalam proses lelang[7]. Ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada proyek yang sedang berjalan, sebagian besar infrastruktur dasar sudah rampung atau mendekati penyelesaian.
Pembangunan infrastruktur utama yang telah diselesaikan mencakup jalan tol sepanjang 56,8 kilometer dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), runway bandara VVIP IKN sepanjang 3 kilometer, Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 16 juta m³, sistem air minum dengan instalasi pengolahan berkapasitas 300 liter/detik, serta gedung-gedung pemerintahan termasuk Istana Garuda, Istana Negara, dan Istana Wakil Presiden[7]. Semua infrastruktur ini merupakan pondasi penting untuk mendukung operasional IKN sebagai pusat pemerintahan di masa depan.
Untuk pembangunan hunian, progres juga menunjukkan kemajuan yang baik. Pembangunan Hunian ASN 1 mencapai 91,3%, Hunian ASN 2 mencapai 85,3%, Hunian ASN 3 mencapai 85,1%, dan Hunian ASN 4 mencapai 87,8%[2]. Selain itu, Hunian BIN dan Polri telah mencapai 94,5%, dan Hunian Paspampres mencapai 90,1%[2]. Ini mengindikasikan bahwa infrastruktur pendukung untuk para aparatur sipil negara yang akan bertugas di IKN sudah hampir siap.
Perkembangan Proyek Prioritas
Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat beroperasi penuh pada tahun 2028[1]. Untuk mencapai target ini, pemerintah memberikan prioritas pada penyelesaian beberapa infrastruktur kunci sebelum Agustus 2024, menjelang peringatan Kemerdekaan RI ke-80[7]. Komitmen pemerintah terhadap proyek ini ditunjukkan dengan pernyataan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana[7].
Anggaran dan Pendanaan IKN
Aspek pendanaan merupakan komponen krusial dalam keberlangsungan proyek strategis IKN. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029 guna mendukung percepatan pembangunan IKN[1]. Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai proyek, termasuk kompleks legislatif dan yudikatif, serta membuka akses menuju kawasan WP2[3].
Selain untuk pembangunan infrastruktur baru, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal[3]. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan baru, tetapi juga memperhatikan aspek pemeliharaan infrastruktur yang telah ada untuk menjamin keberlanjutannya.
Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam realisasi anggaran. Realisasi anggaran IKN 2025 masih terblokir, sehingga belum ada pembangunan baru yang dilakukan[2]. Selain itu, anggaran IKN pada tahun 2025 dipangkas menjadi Rp5,04 triliun dari sebelumnya Rp6,395 triliun, atau mengalami pengurangan sebesar Rp1,15 triliun[6]. Pemangkasan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Skema Pendanaan Alternatif
Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga membuka peluang pendanaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurut Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono, terdapat proyek-proyek yang dibiayai melalui skema KPBU sebesar Rp60,93 triliun, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak[3]. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengoptimalkan sumber pendanaan di luar APBN untuk mempercepat pembangunan IKN.
Hingga Februari 2025, investasi swasta yang telah masuk mencapai Rp6,49 triliun, mencakup sektor perumahan, perhotelan, dan pusat bisnis[1]. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun masih jauh dari target, minat sektor swasta untuk berinvestasi di IKN mulai terlihat dan diharapkan akan terus meningkat seiring dengan semakin matangnya infrastruktur dasar.
Konsep Pembangunan IKN sebagai “Forest City”
IKN dikembangkan dengan visi menjadi kota berkelanjutan dengan konsep “forest city” yang inovatif. Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimudin, menyebutkan bahwa konsep pembangunan IKN “forest city” disiapkan untuk menjadi contoh tata kelola pemerintah bukan hanya bagi kota-kota di Indonesia tetapi juga di skala dunia[5]. Konsep ini mengintegrasikan lingkungan alami dengan pembangunan perkotaan modern untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dalam implementasinya, dari 250.000 hektare luas total IKN, hanya sekitar 6.600 hektare atau 25 persen luas lahan yang digunakan untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sedangkan sisa lahannya diperuntukkan untuk penghijauan[5]. Pembangunan KIPP juga dilakukan di lahan bekas Hutan Tanaman Industri (HTI) yang sebelumnya ditanami ekaliptus untuk industri kertas, sehingga tidak melakukan perambahan hutan alam[5].
Target Lingkungan Jangka Panjang
Dengan konsep “forest city” ini, OIKN memiliki target ambisius, yaitu menciptakan nol emisi karbon pada tahun 2045[5]. Saat ini, 75 persen dari luas lahan IKN kembali dihijaukan dengan tanaman endemik Kalimantan[5]. Dengan penanaman tersebut, diharapkan fauna lokal seperti bekantan dapat kembali muncul, dan flora serta fauna setempat akan pulih secara alami, menciptakan keseimbangan ekosistem yang lebih baik.
IKN juga dirancang dengan teknologi canggih dalam pemantauan dan mitigasi risiko lingkungan, seperti sistem pemadam kebakaran hutan otomatis dan tata kelola air cerdas[1]. Semua ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan IKN.
Tantangan Pembangunan IKN
Meskipun memiliki visi yang ambisius dan progres yang signifikan, pembangunan IKN menghadapi beberapa tantangan serius. Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengidentifikasi tantangan utama yaitu aksesibilitas dan biaya transportasi bagi masyarakat yang ingin mengakses IKN[6]. Saat ini, mayoritas populasi Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan sekitar 5 juta orang setiap harinya mengakses Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
Untuk mencapai IKN, hanya tersedia dua moda transportasi, yaitu laut dan udara, yang keduanya memiliki kapasitas terbatas dan biaya tinggi[6]. Bambang Haryo memberikan ilustrasi, jika 1 juta orang per hari menggunakan moda udara dengan tarif Rp1,5 juta per orang, maka biaya transportasi bisa mencapai Rp1,5 triliun per hari atau Rp1.095 triliun per tahun, belum termasuk akomodasi[6]. Angka ini sangat besar dan berpotensi memberatkan masyarakat.
Tantangan Pendanaan dan Efisiensi
Selain aksesibilitas, tantangan lain yang dihadapi adalah efisiensi anggaran, penyesuaian desain infrastruktur, serta perlindungan lingkungan[1]. Pembangunan dengan skala sebesar IKN membutuhkan pendanaan yang sangat besar, sementara pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pemblokiran anggaran 2025 juga menunjukkan adanya tantangan dalam aspek pendanaan dan perlu adanya evaluasi komprehensif terhadap efektivitas penggunaan anggaran sebelumnya[2]. Pemerintah perlu terus melakukan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai tantangan ini.
Investasi dan Peluang Bisnis di IKN
Pembangunan IKN menciptakan berbagai peluang bisnis yang menjanjikan di berbagai sektor. Dengan perkembangan pesatnya, IKN menawarkan peluang investasi yang menarik. Beberapa sektor utama yang berpotensi untuk investasi meliputi properti dan perumahan, pariwisata dan perhotelan, teknologi dan smart city, energi terbarukan, kesehatan dan pendidikan, serta transportasi dan logistik[1].
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menyatakan bahwa anggaran APBN senilai Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2028 memberikan keyakinan bagi investor untuk berinvestasi di IKN[8]. Hal ini terbukti dengan minat investor yang telah meluas ke wilayah pengembangan 1B dan 1C, meskipun infrastruktur dasar di area tersebut masih dalam proses pembangunan[8].
Mekanisme Investasi dan Kepastian Hukum
Setiap investor yang melakukan peluncuran pembangunan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan OIKN[8]. Dalam PKS ini tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek. Salah satu hal penting dalam perjanjian adalah kewajiban investor memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah perjanjian ditandatangani[8].
Pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif bagi investor, seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, serta kepastian regulasi untuk menjamin iklim investasi yang kondusif[1]. Harapannya, investasi di IKN dapat memberikan keuntungan jangka panjang dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, infrastruktur modern, serta akses pasar yang luas.
Organisasi dan Forum Pendukung IKN
Berbagai organisasi dan forum telah dibentuk untuk mendukung dan mengawal pembangunan IKN. Salah satunya adalah Forum Bersama IKN (Forsa IKN) yang bertujuan untuk mengajak seluruh warga negara Indonesia dari berbagai profesi untuk berdiskusi, berkontribusi, dan berjuang memajukan IKN[4]. Forum ini diinisiasi oleh beberapa tokoh muda nasional dan bertujuan untuk mengawal, memantau, dan mengawasi perkembangan IKN dari saat ini hingga minimal sampai dengan tahun 2045[4].
Selain itu, OIKN juga menggandeng Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) membentuk Forum Akademik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) IKN untuk mengawal konsep pembangunan IKN[9]. Kolaborasi ini sejalan dengan visi misi OIKN dalam menciptakan kota dengan infrastruktur yang maju dan mengikuti perencanaan pembangunan berbasis digitalisasi dan dekarbonisasi[9].
Peran Forum dalam Pembangunan Berkelanjutan
Forum-forum ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawal pembangunan, tetapi juga sebagai wadah pertukaran ide, penelitian, dan implementasi strategi inovatif yang mendukung pembangunan IKN dan pengembangan wilayah secara keseluruhan[9]. Kerja sama ini mencakup pengembangan kebijakan, peningkatan pengetahuan dan kompetensi SDM, pembentukan institusi pengelolaan pengetahuan, dan pembangunan jejaring nasional serta internasional[9].
Antusiasme masyarakat terhadap IKN juga terlihat dari jumlah pengunjung yang datang. Pada libur Lebaran 2025, jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan inti IKN mencapai 8.000 orang dalam sehari[1]. Banyak pengunjung yang terkesan dengan kemegahan arsitektur futuristik serta tata kota yang hijau dan modern, menunjukkan bahwa IKN semakin nyata sebagai pusat urban yang inovatif dan berkelanjutan.
Kesimpulan dan Prospek Masa Depan
Pembangunan IKN merupakan proyek strategis nasional yang menunjukkan perkembangan signifikan dan memberikan harapan baru bagi masa depan Indonesia. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek aksesibilitas dan pendanaan, pemerintah terus berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini sesuai target, yaitu operasional penuh pada tahun 2028.
Konsep “forest city” menjadi landasan pembangunan yang menjanjikan keseimbangan antara pembangunan modern dan kelestarian lingkungan. Dengan target nol emisi karbon pada tahun 2045, IKN berpotensi menjadi contoh kota berkelanjutan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia.
Berbagai peluang investasi di berbagai sektor memberikan optimisme bahwa IKN akan berkembang menjadi pusat ekonomi baru yang dinamis. Dukungan dari berbagai forum dan organisasi juga memperkuat legitimasi sosial dari proyek strategis ini.
Seperti yang dinyatakan dalam dokumen, IKN bukan sekadar ibu kota baru, melainkan simbol kebangkitan Indonesia di panggung dunia[1]. Dengan semangat gotong royong dan optimisme tinggi, IKN diharapkan akan menjadi wajah baru Indonesia yang lebih maju, terintegrasi, dan berkelanjutan.
