Batam – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya penataan ulang sistem parkir di Kota Batam sebagai bagian dari strategi pengembangan kota yang efisien dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai mendesak seiring semakin terbatasnya ketersediaan lahan di kota industri tersebut.

Menurut Amsakar, arah pembangunan Batam ke depan harus berfokus pada efisiensi pemanfaatan ruang, terutama di sektor-sektor publik seperti fasilitas parkir. “Teori besar tentang pengembangan Batam adalah lahan yang semakin terbatas dan harus dimanfaatkan secara efisien,” ujarnya, Selasa (7/10).

Ia menjelaskan bahwa kecenderungan pembangunan kota akan bergeser dari pola horizontal menuju vertikal. Artinya, tata ruang Batam ke depan diarahkan untuk memaksimalkan penggunaan lahan melalui pembangunan bertingkat, termasuk dalam sistem pengelolaan parkir.

“Yang belum betul-betul tersentuh ada sekitar 160 hektare lahan. Kita harapkan ketika lahan itu didapat oleh pelaku usaha, mereka dapat membuat tata kelola parkir yang layak dan nyaman di lokasi itu,” kata Amsakar.

Lebih lanjut, Amsakar menegaskan bahwa pengelolaan parkir pada dasarnya merupakan ranah pemilik lahan, kecuali untuk area publik seperti jalan umum. Karena itu, pemerintah mendorong setiap pengembang dan pelaku usaha agar menyiapkan lahan parkir memadai di kawasan masing-masing.

“Ranah parkir ini sebenarnya menjadi pemilik lahan, kecuali di jalan umum. Ke depan, pola seperti itu yang akan kita dorong, karena ketersediaan lahan terbatas sementara kebutuhan publik terus bertambah,” jelasnya.

Menurutnya, penataan parkir yang terintegrasi dan dikelola secara profesional dapat menjadi bagian dari strategi besar dalam mempercantik wajah Batam sebagai kota modern yang efisien dan tertib. “Kita ingin ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan publik,” tambah Amsakar.

Ia menilai, sistem parkir yang tertata baik juga akan berdampak langsung terhadap pengurangan kemacetan di sejumlah titik yang kerap disebabkan oleh parkir liar. Untuk itu, Pemerintah Kota Batam tengah menyiapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan parkir berbasis kawasan serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

“Dengan konsep efisiensi lahan dan tata kelola yang jelas, kita ingin menciptakan Batam yang lebih tertib, teratur, dan berdaya saing,” tegasnya.