Batam – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2025 serta Peninjauan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Strategis Kota Batam yang akan dilaksanakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RIpada Kamis, 16 Oktober 2025 mendatang.

Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Sekda Lantai II, Kantor Wali Kota Batam, pada Jumat (10/10/2025). Dalam arahannya, Firmansyah menegaskan pentingnya kesiapan seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk mempersiapkan bahan pendukung dan melengkapi seluruh kebutuhan administrasi sebelum kegiatan bersama KPK dilaksanakan.

“Saya harap hari Senin (13/10/2025) semua bahan yang dibutuhkan sudah siap dan seluruh administrasi dilengkapi. Jangan sungkan untuk berkoordinasi dengan Inspektorat dan OPD terkait,” tegas Firmansyah.

Adapun delapan area penilaian MCSP Tahun 2025 meliputi:

  1. Area perencanaan,

  2. Area penganggaran,

  3. Area pengadaan barang dan jasa,

  4. Area pelayanan publik,

  5. Area manajemen ASN,

  6. Area pengelolaan barang milik daerah,

  7. Area optimalisasi penerimaan daerah, dan

  8. Area penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, antara lain Inspektorat Kota Batam, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda, Bapenda, BKPSDM, serta Dinas Pendidikan.

Turut hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanahan, Diskominfo, RSUD Embung Fatimah, serta Bagian PBJ, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum Setdako Batam.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemko Batam dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPK dalam pencegahan korupsi melalui program MCSP.