Kaltim – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan membangun hunian khusus untuk pimpinan dan anggota DPR RI serta DPD RI di kawasan IKN. Pembangunan ini ditargetkan dimulai pada akhir September atau awal Oktober 2025 setelah proses tender rampung.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa total hunian yang akan dibangun mencapai 732 unit. Rinciannya, 3 rumah tapak akan disiapkan untuk Ketua DPR dan 15 rumah tapak untuk Wakil Ketua DPR, masing-masing dengan luas 580 meter persegi.

Sementara itu, untuk 567 anggota DPR RI disiapkan rumah susun (rusun) dengan luas 390 meter persegi per unit, sedangkan 147 anggota DPD RI juga akan menempati rusun dengan ukuran yang sama. Basuki menegaskan, pilihan antara rumah tapak dan rusun ditentukan oleh ketersediaan lahan di IKN.

“Mungkin untuk pimpinan bisa tapak, tapi anggota kami usulkan bisa menjadi rusun. Karena kalau semuanya tapak, maka kebutuhan lahan akan jauh lebih luas,” kata Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Anggaran Triliunan Rupiah

Basuki mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan hunian DPR dan DPD ini mencapai Rp 4,73 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 3,68 triliun sudah masuk dalam proses tender tahun 2025 yang mencakup 7 paket pekerjaan berupa pembangunan gedung kawasan legislatif, tiga paket jalan, dua embung, satu kolam, serta fasilitas jaringan pendukung.

Untuk melanjutkan pembangunan di tahun berikutnya, Otorita IKN mengandalkan pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp 6,26 triliun. Dari jumlah itu, sebagian besar akan dipakai untuk mendanai proyek hunian DPR dan DPD hingga 2027.

“Karena hanya baru di Rp 6,26 triliun, maka Rp 4,73 triliun kita ambil untuk ini, untuk meneruskan pembangunan dari Rp 3,68 triliun yang ditender tahun ini,” jelas Basuki.

Skema Multi Years Contract

Pembangunan hunian DPR dan DPD RI di IKN akan menggunakan skema Multi Years Contract (MYC) dengan rentang tahun 2025–2027. Dengan skema ini, proyek bisa berjalan lintas tahun anggaran tanpa terhambat proses administrasi tahunan.

Basuki optimistis, pembangunan hunian para wakil rakyat di IKN dapat berjalan sesuai rencana. “Sudah dimulai tahun ini, sekarang sedang tender. Mudah-mudahan akhir September atau awal Oktober sudah tanda tangan kontrak,” ujarnya.